Mekanisme APBDes Pada Desa Tanggap COVOD-19
Pengantar Administrasi dan Manajemen
Pada Surat Edaran perubahan peraturan
Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 diubah menjadi peraturan Menteri Desa
PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Dari
perubahan yang dimaksud salah satunya terdapat pada nomor 8 yaitu:
“ Mekanisme Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.”
Maksud dari penyampaian diatas merupakan
salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Desa PDTT RI
dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19 ini. Surat Edaran tersebut
menjadi dasar bagi desa untuk melakukan APBDes nya dengan cara menggeser
pembelanjaan bidang dan subidang lain yang menjadi bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa,dan bidang pelaksanaan pembangunan
desa untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD). Kegiatan padat karya tunai
sangat perlu dibutuhkan karena ini sebagai jaring pengaman sosial. Jadi warga
desa lapisan bawah agar ekonomi desa terus bergerak.

Menurut saya, dalam situasi seperti ini
langkah pemerintah untuk mengubah mekanisme dana APBDes ini boleh-boleh saja
asalkan ada koordinasi sebelumnya disemua pihak yang terkait dari mekanisme
tersebut, Serta sekiranya dapat membantu serta mengalokasikan dukungan keuangan
darurat agar virus yang semakin meluas di berbagai wilayah ini tidak menekan
ekonomi negara serta untuk melakukan antisipasi pencegahan dan penanganan
terhadap dampak Covid-19 ini di desa-desa. Tetapi sebelum peraturan mekanisme
tersebut dialokasikan, ada baiknya jika kepala desa harus menetapkan dulu
keadaan desa dan status desa tersebut apakah dalam keadan darurat bencana atau
dalam keadaan mendesak.
Selain
itu menurut saya ada baiknya jika mekanisme anggaran tersebut terlaksana, agar
pemerintah beserta jajarannya diberikan instruksi agar dana desa diubah menjadi
bansos. Terutama untuk masyarakat yang mengalami kerawanan akibat Covid-19,
atau antisipasi datangnya para pemudik dalam hal ini untuk tidak membebani
masyarakat desa tersebut. Dan anggaran dana desa juga dapat bermanfaat untuk
membeli disinfektan, handsanitizer serta masker untuk di bagikan kepada
masyarakat yang ada di desa, agar dapat mencegah penularan virus corona ini. Disarankan
kepada satgas Covid-19 (desa) agar segera melakukan pendataan terkait dengan
orang yang terdampak. Sehingga Pemerintah Desa punya data terkait dengan
kebutuhan. Harapan kami, Pemerintah Desa segera lakukan perubahan (APBdes)
untuk menjawab kebutuhan Satgas Covid-19, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya
di desa. Diharap virus ini cepat berlalu agar perekonomian negara kembali stabil serta bantuan dari pemerintah bisa tersalurkan kepada masyarakat secara merata dan tepat. Makasih ;)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar