"Mekanisme APBDes Pada Desa Tanggap COVID-19"

Mekanisme APBDes Pada Desa Tanggap COVOD-19

Pengantar Administrasi dan Manajemen

Pada Surat Edaran perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 diubah menjadi peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Dari perubahan yang dimaksud salah satunya terdapat pada nomor 8 yaitu:

“ Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Maksud dari penyampaian diatas merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Desa PDTT RI dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19 ini. Surat Edaran tersebut menjadi dasar bagi desa untuk melakukan APBDes nya dengan cara menggeser pembelanjaan bidang dan subidang lain yang menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa,dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD). Kegiatan padat karya tunai sangat perlu dibutuhkan karena ini sebagai jaring pengaman sosial. Jadi warga desa lapisan bawah agar ekonomi desa terus bergerak.

Menurut saya, dalam situasi seperti ini langkah pemerintah untuk mengubah mekanisme dana APBDes ini boleh-boleh saja asalkan ada koordinasi sebelumnya disemua pihak yang terkait dari mekanisme tersebut, Serta sekiranya dapat membantu serta mengalokasikan dukungan keuangan darurat agar virus yang semakin meluas di berbagai wilayah ini tidak menekan ekonomi negara serta untuk melakukan antisipasi pencegahan dan penanganan terhadap dampak Covid-19 ini di desa-desa. Tetapi sebelum peraturan mekanisme tersebut dialokasikan, ada baiknya jika kepala desa harus menetapkan dulu keadaan desa dan status desa tersebut apakah dalam keadan darurat bencana atau dalam keadaan mendesak.

            Selain itu menurut saya ada baiknya jika mekanisme anggaran tersebut terlaksana, agar pemerintah beserta jajarannya diberikan instruksi agar dana desa diubah menjadi bansos. Terutama untuk masyarakat yang mengalami kerawanan akibat Covid-19, atau antisipasi datangnya para pemudik dalam hal ini untuk tidak membebani masyarakat desa tersebut. Dan anggaran dana desa juga dapat bermanfaat untuk membeli disinfektan, handsanitizer serta masker untuk di bagikan kepada masyarakat yang ada di desa, agar dapat mencegah penularan virus corona ini. Disarankan kepada satgas Covid-19 (desa) agar segera melakukan pendataan terkait dengan orang yang terdampak. Sehingga Pemerintah Desa punya data terkait dengan kebutuhan. Harapan kami, Pemerintah Desa segera lakukan perubahan (APBdes) untuk menjawab kebutuhan Satgas Covid-19, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya di desa. Diharap virus ini cepat berlalu agar perekonomian negara kembali stabil serta bantuan dari pemerintah bisa tersalurkan kepada masyarakat secara merata dan tepat. Makasih ;)

Problematic covid-19 viewed from the religious side (in the month of Ramadhan)

Problematic covid-19 viewed from the religious side (in the month of Ramadhan)

  His year, we as Muslims are thankful we are still given the opportunity to meet again under the name of Ramadan. It is a month full of blessings and months of forgiveness for all our sins, but for this year the month of Ramadan is very different from previous years. Muslims only do their worship such as tarwih prayer at home because of the corona virus pandemic that has threatened several countries, especially our country, namely Indonesia.

 

In addition, the month of Ramadan which is usually used by everyone to keep in contact with family and friends finally cannot be implemented because now the government has imposed social restrictions in several cities that have been affected by this corona virus.

As is known, currently in almost every country is plague Corona or Covid-19 virus. Even with Indonesia which did not escape the virus attack which originally originated from Wuhan, China. The virus pandemic is likely to still occur in the month of Ramadan. Because the threat of the spread of Covid-19 is still strong, the Indonesian Ulema Council (MUI) is still implementing the MUI fatwa No. 14 of 2020 to be able to be a guideline for worshipers during Ramadan. In the month of Ramadan, Muslims are obliged to fast and the Sunnah perform Tarawih prayers. But what about the implementation of the Tarawih Sunnah Prayer in the midst of the Covid-19 pandemic? "The answer can be found in the fatwa".

The fatwa in question is the one that was issued by the MUI on March 16, 2020 and was signed by the Chairman of the MUI Fatwa Commission, Hasanuddin AF. The fatwa was originally made to regulate the Friday prayer law amid the Covid-19 pandemic. However, the provisions are the same as the Tarawih Sunnah Prayer which is equally not permitted to carry out congregational prayers in the mosque. One example of the legal provisions is for people who have been exposed to the Corona virus, must protect and isolate themselves so that transmission does not occur to others. For him, it is forbidden to carry out sunnah worship activities that open up opportunities for transmission, such as the five-time / rawatib prayer, Tarawih and Eid prayers in mosques or other public places, as well as attending public recitals and large tablighs. Then for people who are healthy and who are not yet known or believed not to be exposed to Covid-19, should pay attention to several things. As if he is in an area where the potential for transmission is high or very high based on the provisions of the authorities, then he may leave the Friday prayer and replace it with the midday prayer at the residence, and leave the congregation prayers five times or rawatib, Tarawih, and EED at the mosque or other public place.

Furthermore, in conditions where the spread of Covid-19 is uncontrolled in a life-threatening area, it is not permissible to conduct worship activities that involve large numbers of people and is believed to be a media for the spread of Covid-19. Like the congregation prayers five times / rawatibat, Tarawih and Eid prayers in mosques or other public places, as well as attending public recitals and taklim assemblies. However, if the conditions of the spread of Covid-19 are controlled, Muslims must hold Friday prayers and may hold worship activities that involve large crowds. Like the five-time congregation or rawatib, Tarawih and Eed prayers in mosques or other public places, as well as attending public recitations and taklim assemblies while maintaining themselves from being exposed to Covid-19.